BANDUNG – Pemerintah Kota Tasik terpaksa harus gigit jari. Sebab, bantuan keuangan (Bankeu) yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terpaksa kena refocusing. Dipangkasnya Bankeu Diduga akibat adanya kelalaian dalam hal administrasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar, sebelumnya Pemprov Jabar sudah menawarkan revisi anggaran bagi Pemkot Tasikmalaya.
Namun, diduga akibat adanya kelalaian akhirnya Pemkot tidak menyetorkan hasil evaluasi APBD perubahan.
Alhasil, hingga batas waktu yang ditentukan Pemprov Jabar sampai 1 September 2021 tidak ada revisi dalam APBD perubahan Pemkot.
Sehingga membuat Pemprov melakukan refocusing secara besar-besaran, khususnya bagi pekerjaan di bidang infrastruktur.
Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf, Sekda H Ivan Dicksan dan Ketua DPRD H Aslim sempat datang ke Gedung Sate untuk meminta agar refocusing yang telah dilakukan untuk PEmkot TAsikmalaya dikaji Kembali.
Mereka meminta kepada Wakil Gubernur Jabar agar anggaran Bankeu yang mencapai Rp 169,3 miliar untuk Kota Tasikmalaya bisa dikaji ulang.
Wakil Gubernur Jawa Barat H Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, refocusing Bankeu sulit untuk dihindari. Selain nilai kebutuhan penanganan Covid-19, ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Ini (pengurangan Bankeu, Red) juga arahan dari Mendagri,” ungkapnya kepada Radartasik,com.
Menurut Uu, refocusing Bankeu ini berlaku untuk setiap daerah di Jawa Barat. Meskipun nominalnya berbeda-beda. Hal itu berdasarkan dari hasil kajian dan analisis Pemprov.
“Jadi Bankeu itu, berdasarkan usulan kemudian ada pertimbangan dan kajian,” ucapnya.
Uu mengapresiasi Pemkot Tasikmalaya yang punya inisiatif datang ke Pemprov untuk memperjuangkan Bankeu tersebut.
“Tadi wali kota, sekda dan j ketua DPRD datang ke sini, saya sangat apresiasi karena tidak semua Pemda melakukan itu,” ungkapnya.
Uu pun memahami Pemkot Tasikmalaya butuh anggaran untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur. Terlebih, sebelumnya Pemkot banyak mengalami kendala berkaitan status Plt H Muhamad Yusuf. “Cukup lama kan status Plt-nya,” kata dia.
Uu berjanji akan membicarakan aspirasi dari Pemkot Tasikmalaya dengan Gubernur Jawa Barat H Ridwan Kamil. Sebab bukan tidak mungkin ada kebijakan lain yang bisa membantu pembangunan di Kota Tasikmalaya.
Uu menyarankan agar Pemkot Tasikmalaya juga berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sehingga jika ini disetujui maka Pemprov Jabar tinggal menyesuaikan Kembali. (radartasik.com)
